Anggota Komisi IX DPR RI, Marinus Gea (F-PDI Perjuangan)/Foto:Husen/Iw

PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) II yang beroperasi di Sumatera Utara (Sumut) masih menyisakan masalah dengan para pekerjanya. Hak Guna Usaha (HGU) lahan yang dimiliki PTPN II sudah habis masa berlakunya, sehingga menimbulkan masalah ketenagakerjaan dan produksi.

Hingga saat ini masalahnya belum selesai. Kesejahteraan pekerjanya pun terabaikan. Inilah temuan masalah yang jadi perhatian Komisi IX DPR RI saat menggelar pertemuan dengan Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Provinsi Sumut di Medan, Selasa (4/12/2018). Hadir pula direksi PTPN III dan IV, APINDO, dan serikat pekerja perkebunan dalam pertemuan yang digelar di kantor Disnaker Sumut itu.

Anggota Komisi IX DPR RI Marinus Gea usai pertemuan menuturkan, masalah habisnya HGU PTPN II belum jelas betul, apakah seluruh lahannya atau masih bertahap untuk sebagian lahan. Dan Komisi IX berkepentingan bertemu langsung dengan otoritas PTPN II dalam rapat khusus di DPR. Sementara dalam pertemuan di Medan, PTPN II tidak diundang, karena butuh banyak waktu dan isu yang dibicarakan tersendiri.

"PTPN II belum menuntaskan kewajibannya kepada para pekerja. Dulu PTPN II terkenal dengan produksi tembakau Deli nya. Sekarang lahannya sudah habis dan dipakai untuk fasilitas umum. Sebagian dijadikan perumahan, sebagian lainnya dikelola oleh masyarakat," ungkap legislator PDI Perjuangan itu.

Fakta sebaliknya justru terjadi pada PTPN III dan IV. Kesejahteraan para pekerjanya sudah sangat memadai. Program BPJS Ketenagakerjaan berjalan baik. Para pekerjanya pun mendapat berbagai tunjangan dan juga santunan. "BPJS Ketenagakerjaan sudah menjalankan tugasnya sesuai undang-undang. Kerja sama PTPN III dan IV dengan BPJS Ketenagakerjaan sangat baik. Harapan kita kerja sama ini bisa terus ditingkatkan," imbuh legislator dapil Banten III itu. (mh/es)